soppeng—wartawanua.com Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Lilirilau. Langkah ini diawali melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Jalan Lompo Nomor 888, Watansoppeng, Selasa (15/9/2026).
Penyusunan dokumen tata ruang ini didukung oleh bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) Batch I Tahun Anggaran 2026 yang bekerja sama dengan Bank Dunia.
Dalam forum FGD tersebut, berbagai aspek kewilayahan Kecamatan Lilirilau dibahas secara mendalam, meliputi kondisi wilayah, potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang, kebutuhan pengembangan kawasan, infrastruktur, hingga pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Guna memastikan dokumen yang disusun bersifat inklusif, pembahasan juga melibatkan diskusi kelompok khusus yang menghadirkan kaum muda, perempuan, kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Pelibatan berbagai unsur ini ditujukan untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, dan data kewilayahan secara luas dari sudut pandang masyarakat.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menyampaikan bahwa penyusunan RDTR dan KLHS memiliki peran mendasar untuk memberikan arah pembangunan yang jelas sekaligus kepastian hukum.
”Penyusunan RDTR dan KLHS ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Bupati mengungkapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 sebenarnya mengamanatkan penyusunan delapan RDTR untuk seluruh kecamatan di Soppeng. Namun, akibat keterbatasan anggaran daerah, hingga kini baru satu RDTR yang berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, skema bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia dinilai sangat berharga bagi akselerasi penataan ruang daerah.
”Bantuan teknis ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, khususnya dalam menghadirkan dokumen tata ruang yang dibutuhkan sebagai pedoman pembangunan,” tambahnya.
Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyuplai data yang akurat serta masukan konstruktif selama proses berlangsung agar dokumen yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan riil di lapangan.
”Harapan kita, seluruh proses ini dapat dilakukan secara kolaboratif sehingga menghasilkan RDTR dan KLHS yang komprehensif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lilirilau,” ujar Suwardi.
Kegiatan FGD ini turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD terkait, unsur pemerintah desa/kelurahan, kelompok tani, pelaku ekonomi lokal, organisasi masyarakat, sektor bisnis, tim konsultan, serta perwakilan dari Tim Bank Dunia. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan fondasi tata ruang yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Lilirilau.
