Pemkab Soppeng Perkuat Pembenahan Lingkungan Jelang Adipura 2026, Siapkan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Teknologi RDF

Uncategorized396 Dilihat

soppeng ~ wartawanua.com — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah strategis pembenahan lingkungan menjelang Penilaian Adipura Tahun 2026. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penataan kawasan perkotaan, tetapi juga mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah — mulai dari pemilahan di sumbernya hingga pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Langkah-langkah tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura dan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) Kabupaten Soppeng Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Utama

Membuka rapat, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan persoalan strategis yang menuntut keseriusan dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait.

“Pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama, karena kebersihan dan kenyamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Suwardi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kabupaten Soppeng mencapai 96,71 ton per hari, yang berasal dari 70 desa dan kelurahan. Angka tersebut menjadi tantangan besar sekaligus pemicu kebutuhan akan sistem penanganan yang lebih terarah.

Bupati menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya dengan kegiatan kebersihan rutin. Diperlukan upaya pengurangan sampah dari rumah tangga, pemilahan sejak awal, optimalisasi peran bank sampah, serta pembenahan sistem pengolahan yang terintegrasi. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan TPA serta penghentian praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka.

Teknologi RDF Siap Diterapkan

Sebagai terobosan pengolahan sampah yang lebih maju, Pemkab Soppeng telah menyusun skema pengolahan sampah menggunakan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF), yaitu pemanfaatan sampah tertentu menjadi bahan bakar alternatif. Anggaran untuk program ini telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 dan akan dilaksanakan secara bertahap.

Selain pengolahan sampah, pemerintah daerah juga mendorong penanaman pohon, penataan ruang terbuka hijau, serta penguatan bank sampah sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI. Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas diminta berperan aktif menjadi penggerak edukasi masyarakat.

Komponen Penilaian Adipura Dijelaskan

Narasumber, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si., M.H., memaparkan Penilaian Adipura 2026 mencakup dua aspek utama:

  • Aspek Tata Kelola: Kebijakan, alokasi anggaran, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.
    ​
  • Aspek Fisik Lingkungan: Kebersihan dan penataan kawasan permukiman, perkantoran, pasar, pertokoan, jalan, taman kota, saluran air, terminal, sekolah, kawasan wisata, rumah sakit, puskesmas, perairan terbuka, hingga kondisi TPA.

Azri mendorong pengaktifan bank sampah unit di permukiman, pasar, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. “Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab setiap pihak yang menghasilkan sampah, bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup,” tegasnya.

Sinergi Seluruh Pihak Kunci Keberhasilan

Rakor dihadiri oleh para kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah pada titik pantau Adipura, serta pihak terkait lainnya. Diharapkan, persiapan yang matang dan sinergi antarinstansi tidak hanya mendukung pencapaian dalam penilaian Adipura, tetapi juga mewujudkan Kabupaten Soppeng yang bersih, sehat, hijau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. ✅