soppeng – wartawanua.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menyelenggarakan Rapat Teknis yang diikuti oleh dua tim strategis daerah, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng ini dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2026, sebagai upaya untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan langkah-langkah kerja yang lebih efektif ke depan.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menegaskan bahwa penguatan koordinasi dan pelaksanaan kerja nyata di lapangan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar upaya pengendalian inflasi dan percepatan penerapan sistem digital di lingkungan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kita perlu terus meningkatkan kualitas koordinasi antarinstansi dan mewujudkan kerja nyata di lapangan agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang baik bagi stabilitas perekonomian daerah. Rapat-rapat koordinasi seperti ini harus dilaksanakan secara rutin, karena menjadi wadah yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan yang lebih baik ke depannya,” ujar Bupati Suwardi Haseng.
Lebih lanjut, Bupati mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melahirkan berbagai inovasi yang dapat mendukung kemajuan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, peternakan, serta sektor penyediaan pangan lainnya. Ia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama yang erat antarwilayah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok yang cukup dan terjangkau harganya.
“Kerja sama dan kolaborasi antar daerah menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga berbagai komoditas strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, apalagi saat ini kita mulai memasuki masa persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok biasanya cenderung mengalami peningkatan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, dalam arahannya menyampaikan bahwa percepatan penerapan sistem digitalisasi di lingkungan pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
“Digitalisasi di lingkungan daerah saat ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Wakil Bupati.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun berbagai langkah strategis yang jelas, terukur, dan terarah dalam melaksanakan tugas pengendalian inflasi. Penyusunan rencana kerja tersebut perlu didasarkan pada data yang akurat, dengan mempertimbangkan ketersediaan stok barang, kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan daerah lain agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan optimal.
“Kita perlu menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas dan terarah dalam melaksanakan pengendalian inflasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari ketersediaan stok barang, kebutuhan riil masyarakat, hingga potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, penguatan kerja sama dan sinergi dengan daerah lain juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan perekonomian secara menyeluruh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Soppeng telah menorehkan berbagai capaian yang positif dan membanggakan. Di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai oleh daerah ini masuk dalam kategori terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui rasio gini berada dalam kondisi yang stabil dan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
“Melalui penyelenggaraan rapat ini, diharapkan dapat terbangun komitmen yang kuat dan sama-sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi serta mempercepat pelaksanaan digitalisasi di daerah. Langkah-langkah ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan rapat teknis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait, di antaranya para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi terkait, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Pimpinan Cabang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Soppeng, serta perwakilan dari Bank Sulselbar.
